Perbedaan antara Profesi, Profesional dan Profesionalisme

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas termasuk di dalamnya penyelenggaraan pelayanan publik sangat diperlukan unsur profesionalisme sumber daya aparatur. Terabaikannya unsur profesionalisme sumber daya aparatur dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi pemerintahan akan berdampak kepada menurunnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan.

Profesionalisme sangat mencerminkan sikap seseorang terhadap pekerjaan maupun jenis pekerjaannya/profesinya. Menurut Muhammad dalam Yuwono (2011:9), “Profesi adalah pekerjaan tetap bidang tertentu berdasarkan keahlian khusus yang dilakukan secara bertanggung jawab, dengan tujuan memperoleh penghasilan.” Pendapat lain di tambahkan oleh Yowono (2011:8) yang menyatakan bahwa, “Profesi adalah pengkhususan dari pekerjaan yang cakupannya masih luas....”

Jika dilihat dari pengertian profesi tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa profesi merupakan sebuah pekerjaan yang telah dikhususkan berdasarkan keahlian dan kemampuan yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan. Berdasarkan kata profesi terebut maka muncullah kata profesional yang sering disebut-sebut kepada seseorang yang menjalankan profesi tersebut. Menurut Yuwono (2011:9) Profesional adalah, “Pekerja yang menjalankan profesi tersebut.” Sedangkan Profesional menurut Kurniawan (2005:73) adalah, "Suatu kemampuan dan keterampilan seseorang dalam melakukan pekerjaan menurut bidang dan tingkatan masing-masing," Dari pendapat tersebut maka saya menarik kesimpulan bahwa profesional adalah seseorang yang melakukan pekerjaan berdasarkan keahlian, kemampuan dan keterampilan khusus dibidang pekerjaannya.

Untuk dapat membedakan antara profesi, profesional, dan profesionalisme maka perlu diketahui pengertian profesionalisme. Menurut Dwiyanto (2011:157) profesionalisme yaitu, “Paham atau keyakinan bahwa sikap dan tindakan aparatur dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan dan pelayanan selalu didasarkan pada ilmu pengetahuan dan nilai-nilai profesi aparatur yang mengutamakan kepentingan publik.” Sedangkan profesionalisme menurut Siagian (2009:163) adalah, “Keandalan dan keahlian dalam pelaksanaan tugas sehingga terlaksana dengan mutu tinggi, waktu yang tepat, cermat, dan dengan prosedur yang mudah dipahami dan diikuti oleh pelanggan.”

Berdasarkan ketiga pengertian mengenai profesi, profesional dan profesionalisme tersebut, maka dapat dibedakan bahwa profesi adalah sebutan untuk sebuah pekerjaan yang telah dikhususkan, profesional adalah sebutan untuk orang yang menjalankan sebuah profesi tersebut, sendangkan profesionalisme adalah pemahaman seorang profesional dalam menjalankan profesinya.

Mungkin sebagian orang bertanya-tanya apakah pekerjaan sebagai aparatur pemerintah dapat dikatakan sebuah profesi? Pertanyaan ini akan saya bahas dalam postingan saya berikutnya. semoga pembahasan kali ini mengenai perbedaan antara profesi, profesional dan profesionalisme dapat bermanfaat untuk anda...

 

Daftar Pustaka,

1. Dwiyanto, Agus, 2011, Mengembalikan Kepercayaan Publik Melalui Reformasi Birokrasi, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
2.  Kurniawan, Agung, 2005, Transformasi Pelayanan Publik, Yogyakarta: Pembaruan. 
3. Siagian, Sondang P., 2009, Administrasi Pembangunan, Jakarta: Bumi Aksara. 
4. Yuwono, Ismantoro Dwi, 2011, Memahami Berbagai Etika Profesi & Pekerjaan, Yogyakarta: Pustaka Yustisia.

Profesionalisme menurut para pakar

Kembali ke duniaku sebagai mahasiswa yang tak luput dari masa-masa sulit menjelang akhir perkuliahan, yaitu pada masa penyusunan skripsi. Kali ini aku mau ngpost tentang sebagian dari isi skripsiku yang belum kelar, ntar kalau sudah kelar tu skripsi yang bikin kusut urat syaraf otakku baru lah aku post kan semua isinya. Sementara itu, aku hanya akan postingin beberapa definisi profesionalisme menurut para pakar. mungkin dapat dipergunakan sebagai referensi rekan-rekan yang akan membuat makalah atau sebagainya.

1. Menurut Siagian (2009:163) profesionalisme adalah, “Keandalan dan keahlian dalam pelaksanaan tugas sehingga terlaksana dengan mutu tinggi, waktu yang tepat, cermat, dan dengan prosedur yang mudah dipahami dan diikuti oleh pelanggan.”
2. Sedarmayanti (2004:157) mengungkapkan bahwa, “Profesionalisme adalah suatu sikap atau keadaan dalam melaksanakan pekerjaan dengan memerlukan keahlian melalui pendidikan dan pelatihan tertentu dan dilakukan sebagai suatu pekerjaan yang menjadi sumber penghasilan.”
3. Atmosoeprapto dalam Kurniawan (2005:74), menyatakan bahwa, “Profesionalisme merupakan cermin dari kemampuan (competensi), yaitu memiliki pengetahuan (knowledge), keterampilan (skill), bisa melakukan (ability) ditunjang dengan pengalaman (experience) yang tidak mungkin muncul tiba-tiba tanpa melalui perjalanan waktu.”
4. Profesionalisme menurut Dwiyanto (2011:157) adalah, “Paham atau keyakinan bahwa sikap dan tindakan aparatur dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan dan pelayanan selalu didasarkan pada ilmu pengetahuan dan nilai-nilai profesi aparatur yang mengutamakan kepentingan publik.”
5. Profesionalisme aparatur dalam hubungannya dengan organisasi publik menurut Kurniawan (2005:79) digambarkan sebagai, “Bentuk kemampuan untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda, memprioritaskan pelayanan, dan mengembangkan program-program pelayanan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat atau disebut dengan istilah resposivitas.”
6. Profesionalisme sumber daya aparatur menurut pendapat saya sendiri adalah, kemampuan aparatur dalam menyelenggarakan tugas dan memberikan pelayanan kepada masyarakat secara efektif serta mampu secara cepat dan tepat menanggapi aspirasi masyarakat dan perubahan lainnya sehingga dapat memuaskan masyarakat.

Semoga definisi-definisi tersebut di atas dapat berguna untuk menambah pemahaman dan pandangan rekan-rekan tentang arti profesionalisme sumber daya aparatur. berikut juga akan saya sampaikan referensi dari definisi-definisi diatas, yaitu meliputi:

1. Dwiyanto, Agus, 2011, Mengembalikan Kepercayaan Publik Melalui Reformasi Birokrasi, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
2. Kurniawan, Agung, 2005, Transformasi Pelayanan Publik, Yogyakarta: Pembaruan
3. Siagian, Sondang P., 2009, Administrasi Pembangunan, Jakarta: Bumi Aksara.
4. Sedarmayanti, 2004, Good Governance (Kepemerintahan yang Baik) Bagian Kedua: Membangun Manajemen Sistem Kinerja Guna Meningkatkan Produktivitas Menuju Good Governance (Kepemerintahan yang Baik), Bandung: Mandar Maju.